Perkawinan Campur – Dalam Sudut Pandang Hukum dan Ajaran Gereja Katolik

By • Jun 12th, 2012 • Category: Nilai-Nilai

 

Oleh: Pastor Dr. Gusti Bagus Kusumawanta, Pr

 Pembicaraan tentang perkawinan campur bagi umat Katolik di Indonesia sudah begitu banyak, namun tidak kunjung selesai. Mengapa?

Pertama, karena umat Katolik hidup bersama dengan saudara kita yang menganut agama dan kepercayaan dan kemajemukan sosio-budaya. Kedua, pandangan para ahli tentang perkawinan campur melatar belakangi pengambilan keputusan dari pihak yang akan menikah tentang perkawinan campur itu sendiri, baik dari sudut pandangan moral maupun hukum. Ketiga, pandangan perkawinan campur dipengaruhi oleh perkembangan jaman dan pandangan hidup masyarakat terutama kaum muda, tentang apa itu perkawinan? Keempat, sikap dan penilaian moral pribadi seseorang yang menjalani perkawinan campur bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Karena itu, pandangan Gereja yang bersifat yuridis haruslah dibarengi dengan pertimbangan moral-hati nurani dari pelaku perkawinan (kaum muda-mudi). Meskipun demikian realita perkawinan campur tetap berjalan dan terjadi sepanjang jaman di Indonesia. Bagaimanapun Gereja Katolik tetap harus menanggapinya dengan bijaksana dalam pastoral perkawinan bagi umatnya agar terciptalah kerukunan dan kesejahteraan umat beriman baik intern maupun antar umat beragama di Indonesia.

 

Pengertian perkawinan campur

Dalam Kitab Hukum kanonik 1983, telah memberikan pandangan baru tentang perkawinan campur. Usaha pembaharuan itu telah dilakukan sejak Konsili Vatikan II 1965; Instruksi Kongregasi Ajaran Iman tgl. 18 Maret 1966, “Matrimonii sacramentum”; Sinode para Uskup 1967, “Quaestiones quaedam de matrimoniis mixtis”; Motu Proprio Paus Paulus VI, tgl. 31 Maret 1970, “Matrimonia mixta”.

Paus Paulus VI, tgl. 31 Maret 1970, pada kalimat pertama Motu ProprioMatrimonia mixta” menjelaskan tentang perkawinan campur. “Perkawinan campur yakni perkawinan antara pihak katolik dan pihak bukan katolik baik yang dibaptis maupun tidak dibaptis…”. Pengertian perkawinan campur secara rinci: perkawinan antara pihak katolik dan pihak bukan katolik dibaptis. Yang disebut dengan perkawinan campur beda gereja (mixta religio) dan perkawinan antara orang katolik dengan orang non katolik tidak dibaptis (disparitas cultus). Pada intinya perkawinan campur adalah  perkawinan antara orang katolik dan orang bukan katolik.

Dengan penjelasan di atas, apa yang mau dikatakan oleh Gereja kepada umat beriman, sebenarnya adalah Gereja katolik menginginkan perkawinan yang ideal, adalah perkawinan antara orang katolik dan orang katolik. Dengan cita-cita ini jelaslah bahwa perkawinan orang katolik dan orang bukan katolik bukanlah ideal. Dalam Schema voti de matrimonii sacramento, no 5 “de matrimoniis mixtis, yang menjadi pusat perhatian adalah orang katolik biarpun kawin dengan pihak manapun yang bukan katolik meskipun ada kesamaan dalam Gereja Kristus. Artinya perkawinan orang katolik dengan bukan orang katolik tetap dilihat sebagai perkawinan campur.

Bukan katolik, dibaptis dan tidak dibaptis

Pihak yang bukan katolik hendaknya dibedakan atas orang yang dibaptis dalam Gereja Kristen dan orang yang tidak dibaptis. KHK 1983 dalam kan. 1124, memakai istilah “orang yang dibaptis dan tercatat pada Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik”. Perkawinan antara orang katolik dengan orang non katolik yang dibaptis ini tanpa ijin tegas dari Otoritas yang berwenang dilarang. Dengan demikian perkawinan campur beda Gereja tidak termasuk kategori halangan nikah seperti halnya dengan perkawinan campur beda agama. Demikian pula harus dibedakan dengan kategori larangan peneguhan yang ditujukan kepada peneguh (bdk. kan. 1071), melainkan termasuk kategori larangan bagi calon yang akan menikah. Secara tak langsung dapatlah dikatakan bahwa larangan menikah juga berarti larangan peneguhan. Pelanggaran larangan ini tidak membuat perkawinan menjadi tidak sah. Dengan demikian sikap Gereja Katolik menjadi jelas terhadap Gereja Kristen maupun bukan Gereja Kristen. Di satu pihak ada unsur kesamaan dan kebersamaan antara Gereja Katolik dan Kristen, maka perkawinan campur beda Gereja tidak dimasukkan kategori halangan nikah tetapi di lain pihak masih ada cukup banyak perbedaan yang mendasar sehingga merupakan faktor resiko bagi iman dan kesejahteraan perkawinan, sehingga Gereja melarangnya. Oleh karena itu karena perkawinan beda gereja dilarang maka perlu ijin sedangkan perkawinan beda agama menjadi halangan maka perlu dispensasi dari Ordinaris wilayah (Uskup).

 

Ijin dan dispensasi

Dalam kan 1125 dinyatakan kata ijin dan pada kan. 1086, § 2 dinyatakan kata dispensasi. Apa perbedaannya?

  1. Ijin (licentia): persetujuan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang agar seseorang dapat berbuat halal sesuai dengan hukum. Pemeberian ijin diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk reskrip (bdk. kan. 59, §1. “reskrip adalah suatu tindakan administratif yang dibuat secara tertulis oleh kuasa eksekutif yang berwenang, dan yang dari hakekatnya, memberi suatu previlegi, dispensasi atau kemurahan lain atas permohonan seseorang; §2. “ketentuan-ketentuan yang ditetapkan mengenai reskrip berlaku juga untuk pemberian ijin dan kemurahan yang dibuat secara lisan kecuali kalau nyata lain”). Pelanggaran terhadap larangan tidak membuat perbuatan menjadi tidak sah, tetapi hanya tidak halal.
  2. Dispensasi: pelonggaran hukum melulu gerejawi dalam kasus khusus oleh otoritas yang berwenang (bdk. kan. 85 ), yakni Uskup diosesan demi kesejahteraan rohani umat (kan 87, §1) dengan alasan yang wajar dan masuk akal menurut keadaan kasus dan bobot hukum (bdk. kan. 90, § 1)

Perlu kiranya dijelaskan istilah “wajar dan masuk akal” (iusta et rationabilis causa). Alasan yang wajar dan masuk akal artinya alasan yang dapat mengimbangi resiko segi-segi negatif perkawinan campur yang menyangkut nilai-nilai seperti; iman pihak katolik, pendidikan iman anak dan kesejahteraan perkawinan. Ijin dan dispensasi dapat diberikan tetapi dengan pertimbangan. Sikap Gereja mendesak para calon, pastor paroki dan Ordinaris wilayah untuk mempertimbangkan sebelum permohonan atau pemberian ijin atau dispensasi kepada mereka yang menikah.

 

Ijin dan Dispensasi

Dengan adanya alasan yang wajar dan masuk akal saja, memang Gereja belum puas melainkan menyertainya dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai tindakan pengamanan, yakni janji-janji pihak katolik.

a. Janji pihak katolik

Dalam kan 1125, no. 1: “pihak katolik menyatakan dirinya bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik

Janji mengenai penghayatan iman pihak katolik mungkin tak begitu, karena menyangkut pribadinya sendiri dan pihak lain tidak berhak memaksanya berbuat melawan hatinuraninya, apalagi dalam hidup keagamaan. Tetapi tetap harus diingat bahwa pelaksanaan janji itu tidaklah mudah yakni penghayatan iman katolik dalam perkawinan campur berarti tidak didukung oleh teman hidup seiman, bahkan mungkin bisa jadi dihambat. Iman merupakan nilai yang tinggi karena berkaitan dengan keselamatan maka segala bahaya murtad harus dijauhkan dari padanya.

Janji mengenai usaha sekuat tenaga untuk membaptiskan dan mendidik semua anaknya dalam Gereja katolik jauh lebih rumit karena menyangkut hak dan kewajiban pihak non katolik untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya juga. Kesulitan akan muncul manakala pelaksanaan janji itu karena jodoh katolik sendirian dalam pendidikan iman anaknya tanpa dukungan jodoh non katolik. Janji ini juga menjadi sulit untuk dilaksanakan oleh pendapat yang membela kebebasan anak untuk memilih sendiri agamanya dan karena tidak boleh dipilih oleh orang tuanya. Oleh karena itu Gereja hanya meminta kemauan untuk mengusahakannya dengan sekuat tenaga dan lebih dari itu tidak bisa dituntut.

 

b. Pemberitahuan pihak bukan katolik

Sudah sejak awal mula dan demi kejujuran yang diperlukan dalam hubungan antara pihak katolik dan pihak bukan katolik sebagai suami dan isteri, Gereja menetapkan agar pihak bukan katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang dilakukan pihak katolik sehingga pihak bukan katolik menyadari benar-benar janji dan kewajiban pihak katolik. Hal ini tidak bermaksud memojokkan pihak bukan katolik dalam situasi dimana ia merasa dipaksa berbuat melawan hati nuraninya. Dengan demikian Gereja di satu pihak menghargai kebebasan beragama dan hati nurani pihak bukan katolik dihormati. Pemberitahuan kepada pihak bukan katolik dengan jujur dan terus terang dilakukan sebelum perkawinan dirasakan lebih baik dari pada sesudah menikah.

 

Beberapa keberatan Gereja tentang perkawinan campur

a. Perbedaan paham

Salah satu keberatan Gereja terhadap perkawinan campur ialah perbedaan paham mengenai perkawinan dengan konsekuensi penghayatannya. Karena pada umumnya paham katolik lebih ketat dan diwujudkan secara lebih konsekuen maka seringkali justru pihak katoliklah yang menderita karena pihak lain “lebih bebas”. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu mendapat penjelasan mengenai pandangan katolik tentang sifat-sifat hakiki dan tujuan perkawinan seperti kesetiaan dalam monogami, perkawinan yang tidak terceraikan, masalah KB dan lain sebagainya. Tindakan inipun bersifat minimal karena belum tentu pihak bukan katolik dapat menyetujui pihak katolik apalagi mewujudkannya dalam perkawinan sehingga pihak katolik akan mengalami kesulitan dengan hati nuraninya sendiri bila dalam perkawinan campur itu prinsip-prinsip katolik dilanggar pihak non katolik.

b. Peneguhan kanonik

Kan 1127, hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan kan. 1108 dalam perkawinan campur. Kan 1108 menyatakan bahwa: “perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta dihadapan dua orang saksi…”. dalam kan. 1127 §2 memungkinkan permohonan dispensasi dari tata peneguhan kanonik jika timbul kesulitan-kesulitan serius untuk memenuhinya. Ordinaris wilayah berhak memberi dispensasi ini kasus demi kasus tetapi harus ada tata peneguhan publik lain dan jika perkawinan diteguhkan di wilayah lain, setelah konsultasi dengan Ordinaris wilayah itu.

 

Melihat persoalan yang diakibatkan oleh perkawinan campur maka perlu kiranya dilakukan kebijakan pastoral bagi kaum muda katolik (mudika) atau orang muda katolik (OMK) agar mereka berhati–hati dalam memutuskan perkawinan. Diusahakan sebanyak mungkin diadakan pertemuan antar kaum muda-mudi katolik agar terjalin perkenalan, persahabatan, yang memungkinkan terjadinya pertemuan pasangan sesama katolik. Wadah seperti KKMK (Kelompok Karyawan Muda Katolik) dan Mudika (OMK), perlu digiatkan kembali. Dan bagi mereka yang sudah hidup dalam perkawinan campur perlu adanya pastoral kawin campur sesuai amanat hukum Gereja (kan. 1128), terutama pendampingan anak-anak dari keluarga kawin campur hendaknya menjadi perhatian serius Ordinaris wilayah.

Diambil dari tulisan :

Rm. Dr. Gusti Bagus Kusumawanta, Pr

Lulusan Universitas Pontifikal Urbaniana Roma, Fakultas Hukum Gereja, 2001, Vikaris Yudisial Keuskupan Denpasar, Sekretaris Komisi Seminari KWI Jakarta.

Tagged as:

is
Email this author | All posts by

Comments are closed.